Jakarta (wartalogistik.com) - Masa depan kawasan maritim Indonesia, di era pemerintahan saat ini perlu menyoroti strategi baru, mengingat potensi kawasan masih sangat besar dari segala aspek bagi pembangunan bangsa dan negara.
" Dengan adanya startegi akan menjadi arah atas apa yang akan dilakukan pada pemerintahan pada saat ini," kata praktisi hukum Yudi Ilhamsyah Yusuf Djemat, usai mengikuti seminar di Hotel Danau Sunter, bertema Masa Depan Kemaritiman Indonesia Di Era Pemerintahan Baru, Seperti Apa ? Jakarta Utara, yang diselenggarakan Indonesia Port Editors' Club (IPEC) , pada Rabu (19/2).
Secara rinci Yudi menyoroti strategi, dengan dasar yang membuat kebijakan bidang kemaritiman saat ini adalah pemerintahan baru, yang tentunya akan melanjutkan hal-hal yang sudah dianggap berjalan baik dari pemerintahan sebelumnya. Dan akan melakukan upaya peningkatan melalui inovasi serta membuat kebijakan baru atas apa yang sebelumnya belum berjalan atau dilakukan.
"Misalnya pada pemerintahan sebelumnya membangun konsep poros maritim dan adanya Kementerian Maritim dan Investasi, apakah pada pemerintahan baru akan menjadi prioritas menjalankan konsep poros maritim dan bagaimana kebijakan kemaritiman pasca penghapusan Kementerian Marinves itu yang selama ini konsen pada pembangunan di bidang kemaritiman," kata Yudhi.
" Jadi dengan adanya strategi dalam membangun kawasan kemaritiman tentunya akan terlihat proses perjalanan pemerintah secara jelas membangun bidang kemaritiman dan akan dapat diprediksi dari awal capaian yang akan dihasilkan pada masa depan sepanjang pemerintahan berlangsung," sambung Yudi.
Yudi pun mengakui konsentrasi pemerintahan Prabowo Subiyanto dan Gibran Rakabuming Raka saat ini memiliki agenda besar dalam membangun kawasan maritim. Hal itu bisa terlihat dari dari adanya proyek strategis pelabuhan super besar, Pelabuhan Kuala Tanjung di Selat Malaka, yang ditargetkan menjadi pusat logistik dan perdagangan maritim dunia.
" Selain itu juga dalam aspek pertahanan dan diplomasi maritim, pemerintah tetap fokus pada penegakan kedaulatan laut, termasuk penyelesaian batas maritim dengan negara tetangga serta strategi diplomasi untuk menghadapi pelanggaran kedaulatan di perairan Indonesia, seperti di Natuna Utara," jelas Yudi.
Atas apa yang disampaikan itu, Yudi Ilhamsyah menyatakan adanya beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni pertama ; penguatan infrastruktur dan konektivitas maritim.
Pada bagian pertama ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pembangunan dan pengembangan serta kawasan industri berbasis maritim untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Dan bagaimana hasil evaluasi konekvitas antar pulau terutama dalam.mendukung program tol laut.
Saat ini kebijakan pemerintah cenderung menggeser fokus dari konektivitas maritim berbasis subsidi (tol laut) ke pembangunan infrastruktur pembangunan pelabuhan skala besar untuk memperkuat daya saing global.
" Namun tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan penguatan konektivitas antar pulau tetap berjalan tanpa bergantung pada skema subsidi," ujar Yudhi.
Setelah itu, Yudi menyampaikan pada bagian kedua penguatan SDM dan Pendidikan Maritim.
Pada bagian kedua ini, Yudhi menjelaskan, bagaimana memastikan tenaga kerja maritim yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global. Lalu, peningkatan peran sekolah dan akademi kemaritiman dalam mencetak SDM unggul.
Kedua bagian yang disebut Yudi itu dimaksudkan dalam rangka pada akhirnya untuk menghadapi persaingan global.
" Jadi pemerintahan saat ini perlu menyeimbangkan pembangunan infrastruktur maritim dengan dengan peningkatan SDM berkualitas berjalan optimal. Dan, investasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan maritim menjadi kunci daya saing Indonesia di industri global," tutup Yudi.
(Abu Bakar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar