Jakarta (wartalogistik.com) – Upaya berkesinambungan dilakukan Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok dalam rangka menciptakan lingkungan kerja menjadi kawasan yang berbasis Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Upaya itu terlihat ketika Kantor OP Tanjung Priok menggelar acara Forum Kehumasan ke-3 (tiga) pada tahun ini, pada Kamis, (21/10) bertempat di Hotel Orhcardz Industri, Jakarta. Kali ini mengambil tema “Mewujudkan Pelabuhan Tanjung Priok Menjadi Kawasan Berbasis WBK / WBBM”.
Acara Forum Kehumasan kali ini menghadirkan 2 (dua) Narasumber yaitu, Astri Mefayani, Analisis Kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Wuryono Prakoso, Kepala Satuan Tugas Sosialisasi, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan moderator Dra Inayatur Robbany MSi MMTr, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.
Dalam laporan penyelenggaraan, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Tanjung Priok, Dr Capt Wisnu Handoko MSi meñyampaikan, Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sebagai leading sector telah melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Instansi pemerintah dan stakeholders di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok dalam melaksanakan kegiatan dan inovasi. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan di pelabuhan dan mendukung kawasan berbasis WBK WBBM.
Adapun kegiatan yang dilakukan , sambung Capt. Wisnu Handoko, berupa deklarasi komitmen bersama pembangunan zona integritas kawasan pelabuhan laut yang ditandatangani 3 Menteri. Sosialisasi kepada Instansi pemerintah dan stakeholders di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok, dan UPT di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Priok, melakukan Deklarasi Pelabuhan Tanjung Priok Bersih atau No Pungli, mengimplementasi Integrasi ISO (Management Mutu, Manajemen Lingkungan, Manajemen K3, Manajemen Anti Suap), melakukan Inovasi Pelayanan yaitu penerapan Inaportnet dan mengintegrasikannya dengan National Logistic Ecosystem (NLE).
" Selain itu juga penerapan Single Truck Indentification Data (STID), Sistem Monitoring Tenaga Kerja Bongkar Muat (SIMON TKBM), menginisiasi program pengelolaan minyak yaitu Port Waste Management (PWMS) dan Ship Waste Management (SWMS)”, terang Ka OP.
“Kami juga melakukan kegiatan dalam peningkatan SDM di Pelabuhan Tanjung Priok dengan kerjasama pelatihan Operator Limbah, Truck Safety Awarness, pelatihan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), dan kerjasama dengan sekolah pelayaran," sambung Capt. Wisnu Handoko.
Dikatakan juga, kami telah melakukan beberapa kegiatan CSR diantaranya kegiatan vaksinasi, program padat karya, pemberian bantuan kepada masyarakat sekitar,. Kami melaksanakan program Priok Go Green kemudian Bersama Kantor Karantina Pelabuhan menyusun SOP, SLA dan tarif yang lebih transparan serta objektif berbasis No Cure No Pay pada kegiatan fumigasi dan insektisida kapal niaga.
Peserta Forum Kehumasan kali ini terdiri dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) wilayah kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Intansi Pemerintah dan Stakeholders di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok, yang hadir sebanyak 100 orang secara offline dan 248 orang secara online (virtual zoom).
Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Sekjen), Djoko Sasono. Dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi pada acara Forum Kehumasan kali ini, dan juga menyampaikan Peraturan dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada unit kerja, serta pelabuhan menjadi prioritas dalam melakukan pembangunan Zona Integritas.
“Kami memberikan apresiasi kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok atas terselenggaranya acara ini, yang tetap semangat membangun kolaborasi dan sinergi antara instansi Pemerintah dengan stakeholders dan korporasi di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok, sekaligus untuk mewujudkan Pelabuhan Tanjung Priok menjadi kawasan dengan zona integritas yang berbasis Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)” papar Sekjen.
“Dalam upaya mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada unit kerja. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas” ujar Sekjen.
“Pelabuhan menjadi salah satu kawasan yang menjadi prioritas pada Instansi Pemerintah yang memiliki unit di kawasan terpadu yang ditunjuk untuk melakukan pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas pada kawasan pelabuhan harus memperhatikan juga integrasi proses bisnis pelayanan antar unit kerja pada suatu Kawasan”, imbuh Djoko Sasono.
( Abu Bakar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar