Bogor (wartalogistik.com) - Pelabuhan Malahayati dan Calang menjalani kegiatan FGD ( Focus Group Discussion ) untuk selanjutnya mendapatkan penetapan dari Kementerian Perhubungan pada alur pelayaran kedua pelabuhan tersebut.
Kegiatan FGD berlangsung setelah usai kegiatan survey. Dengan akan ditetapkannya alur-pelayaran masuk dalam hal ini pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Calang sangat membantu penataan alur pelayaran di Indonesia mengingat masih banyak tugas pemerintah dalam menata dan menetapkan alur pelayaran di seluruh pelabuhan baik yang sudah operasional maupun yang belum.
Direktur Kenavigasian, Hengki Angkasawan dalam sambutannya saat membuka acara menjelaskan bahwa Pelabuhan Malahayati sejak dulu disinggahi oleh para pedagang yang berasal dari negeri Arab dan Tiongkok. Pelabuhan Malahayati yang secara geografis lebih dekat dangan kawasan Eropa dan Timur Tengah, dimungkinkan untuk “direct call”.
"Sehingga produk ekspor asal Aceh bisa diangkut langsung dari Malahayati tanpa lewat Pelabuhan Belawan atau Tanjung Priok,” ujarnya.
Hengki mengungkapkan selama ini Pelabuhan Malahayati untuk bongkar muat peti kemas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun berkisar 10.000 box atau dengan rata-rata per bulan sekitar 1000 box container.
Selanjutnya, Pelabuhan Calang merupakan pelabuhan yang lokasinya sangat strategis yang terletak di Kawasan Pesisir Barat Provinsi Aceh. Posisi pelabuhan menghadap langsung ke Samudera Hindia untuk melayani jasa angkutan laut yang ditujukan bagi berbagai aktivitas ekonomi regional maupun global.
“Pelabuhan Calang juga bisa disebut sebagai infrastruktur utama dalam mendukung rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Wilayah Barat Selatan Aceh. Jika Pelabuhan Malahayati dominan untuk bongkar muat kontainer, Pelabuhan Calang menjadi pelabuhan ekspor untuk jenis curah cair yaitu CPO (Crude Palm Oil). Namun diharapkan tidak hanya CPO yang diekspor dari Pelabuhan Calang, tapi juga komoditas lainnya,” jelas Hengki.
Dengan semua potensi yang ada di Aceh, penetapan alur pelayaran dinilai sangat penting terutama bagi keselamatan dan keamanan pelayaran, dimana dalam penetapan alur pelayaran terdapat beberapa unsur penting yang salah satunya yaitu adanya survey Hidro-oseanografi. Adapun tim surveyor dalam penetapan alur ini adalah dari Tim Distrik Navigasi Kelas II Sabang.
“Perairan yang akan ditetapkan alurnya sudah dievaluasi dan dijamin keamanannya sehingga kapal-kapal yang hendak masuk maupun ke luar pelabuhan diharapkan lebih terjamin keselamatan dan keamanan pelayaran demi mendukung kelancaran pergerakan ekonomi atau kegiatan kepelabuhanan,” ungkapnya.
Hengki menjelaskan, penetapan alur pelayaran ini sesuai dengan amanat Uundan-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran, dimana disebutkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menetapkan alur-pelayaran; menetapkan sistem rute; menetapkan tata cara berlalu lintas; dan menetapkan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya.
“Sebagaimana arahan bapak Menteri Perhubungan, kami akan memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran menjadi prioritas utama guna kelancaran transportasi laut dan pengiriman logistik khususnya di Provinsi Aceh,” tegas Hengki.
Adapun FGD penetapan alur pelayaran ini merupakan tahapan mekanisme dalam rangka menyempurnakan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan. Dalam FGD dibutuhkan masukan dari pengguna jasanya, sehingga alur pelayaran benar-benar menjamin kapal-kapal yang melintasinya.
Dengan adanya Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, diharapkan keteraturan, kelancaran serta keselamatan lalu-lintas pelayaran di Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Calang dapat terwujud.
"Maksud penyelenggaraan FGD ini adalah untuk mendapatkan saran, masukan dan tanggapan dalam rangka penetapan alur pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas, dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya di alur-pelayaran Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Calang. Sehubungan dengan hal tersebut, semua pihak diharapkan semaksimal mungkin dapat memberikan masukan yang dapat memperkaya dan menyempurnakan Rancangan Penetapan Alur-pelayaran Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Calang,” tutup Hengki.
Sebagai informasi, FGD penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Calang ini turut menghadirkan narasumber dari Direktorat Kepelabuhanan, Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Pushidrosal), serta Distrik Navigasi Kelas II Sabang selaku tim survey. Peserta kegiatan terdiri dari instansi pemerintah dan steakholder terkait, baik hadir langsung di ruangan ini atau melalui zooming. ( Abu Bakar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar