Meningkat, Jumlah Anggota DPD APTRINDO DKI Jakarta Selama 5 Tahun

Jakarta (wartalogistik.com) - Kesadaran akan pentingnya  berorganisasi bagi pengusaha truk di Jakarta semakin meningkat. Hal itu terlihat dengan semakin berkembangnya jumlah anggota DPD APTRINDO DKI Jakarta,  yang  pada saat pendiriannya beranggotakan 574 anggota, kini mencapai 923 anggota.

APTRINDO yang merupakan singkatan dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia dideklarasikan berdiri pada 19 Agustus 2014. Bermula dibentuk DPP kemudian berlanjut pada DPD APTRINDO DKI Jakarta.

“Selain adanya keinginan dari pengusaha truk untuk memperjuangkan bersama kepentingannya usaha, kegiatan yang selama ini dijalankan organisasi  tentunya menjadi pertimbangan para pengusaha bergabung,” ungkap Ketua DPD APTRINDO DKI Jakarta, Mustadjab Susilo Basuki, Jum’at (5/6).

 

Sejumlah kegiatan yang dirasakan itu, tambah Mustadja antara lain ketika organisasi memperjuangkan perubahan Perda No. 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang batas usia pemakaian kendaraan bermotor angkutan barang khususnya truk.

 

“Batas usia pemakaian dalam perda tersebut 10 tahun dirasakan memberatkan pengusaha truk. Untuk itu kami melakukan pendekatan kepada anggota dewan  baik melalui dengar pendapat atau kajian ilmiah atas pemberlakuan usia pakai kendaraan, agar usia pakai kendaraan bisa diperpanjang,” ungkap kata Mustadjab.

 

Dari upaya itu, tambah Mustadjab,  hasilnya diterbitkan Keputusan Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta  berupa penundaan pemberlakuan  Perda No 5 tahun 2014 selama  waktu 3 tahun.

 

“Perda tersebut semula pelaksanaannya pada tahun 2016, karena adanya masa transisi pemberlakuan selama 3 tahun, maka para pemilik kendaraan barang masih bisa mengoperasikan kendaraan,” jelas Mustadjab.

 

Selanjutnya dikatakan,  meski pihaknya terus berusaha agar perda tersebut bisa berubah, pengurus DPD APTRINDO DKI Jakarta juga mencari solusi agar pemilik angkutan dapat meremajakan kendaraannya yang sudah tua. Diantaranya pengurus daerah melakukan penjajagan kerja sama dengan berbagai produsen dan ATPM dari berbagai merek,  untuk mendapatkan keistimewaan  bagi anggotanya berupa kemudahan dan keringanan dalam pengadaan dan peremajaan armada yang usianya lebih dari 20 tahun.

 

Selain itu, kegiatan pengurus yang telah dan masih terus berlangsung, sambung Mustadjab berupa dukungan adanya kegiatan KIR kendaraan angkutan barang yang lebih berkembang, dari hanya diselenggarakan pemerintah daerah juga dilakukan dengan melibat pihak swasta.

 

“Tujuannya agar kegiatan KIR kendaraan barang bisa lebih efisien dan cepat, mengingat selama kegiatan KIR harus melalui antrian panjang dan lama, padahal waktu merupakan bagian yang sangat penting bagi usaha angkutan barang,  ujar Mustadjab.

 

“Rencana ini mendapat sambutan dari pemerintah dan sudah dilakukan beberapa kali pertemuan guna membahas lebih lanjut baik dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta maupun dengan pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan selaku regulator,” sambung Mustadjab.

 

Ditambahkannya, rencana ini masih berjalan untuk tahapan implementasi mengingat untuk KIR swasta dengan menggandeng pihak TUV (Indoneisa dan Jerman)  membutuhkan dukungan finasial yang cukup besar.

 

Kegiatan lainnya jelas Mustadjab, berupa mencari lahan untuk garasi bersama, mengingat adanya wacana dari pemerintah untuk menetapkan zonasi garasi di setiap wilayah.

 

“Jika wacana sistem zonasi angkutan truk ini dilakukan, maka pengusaha truk akan terbebani untuk menyediakan lahan garasi baru, jika garasinya bukan di lokasi zonasi, sehingga kami pandang baik jika kita memiliki garasi bersama di lokasi yang sesuai dengan zona yang diwacanakan,” jelas Mustadjab.

 

Kegiatan pencarian lahan garasi yang direncanakan itu, menurut Mustajab beririsan  di kawasan cabang  lainnya, sehingga cabang bekerjasama dengan DPP untuk mengajak dan menggerakan DPC Bekasi serta DPD APTRINDO Jawa Barat bekerja sama terkait pengadaan lahan garasi bersama.

 

“Kami terus berupaya melakukan kegiatan lainnya sebagai bentuk dari menjalankan program yang diamanatkan dari anggota melalui Musda pertama agar organisasi ini benar-benar dirasakan manfaatnya bagi anggota dan membantu kelangsungan usaha anggota,” kata Mustadjab.

 

 (Abu Bakar)