Revisi RIP Pelabuhan Tanjung Priok Menunggu Rekomendasi Gubernur DKI Jakarta

Jakarta (wartalogistik.com)  – Penyelesaian penyusunan revisi  Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Tanjung Priok yang berlangsung sejak tahun 2018 masih menunggu rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta.

Hal itu terungkap dari perbicangan sejumlah wartawan  yang biasa meliputi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok dengan wadahnya yang bernama Forwami (Forum Wartawan Maritim)  dengan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok , Jece Julita Piris,  di Kantor OP  Tanjung Priok, Selasa (3/3).

“Revisi RIP  Tanjung Priok sedang berlangsung selama ini, karena adanya perkembangan pembangunan yang membutuhkan dan menggunakan wilayah  daratan serta perairan untuk kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan penunjang pelabuhan,” ungkap Jece Julita Piris didampingi sejumlah jajarannya diantaranya Kepala Bidang Lala, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan, Deddy Hermanto, Kepala TU, Innayatun Robbani, Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas, Gita Andreswari,  Kepala Seksi Penyusunan Rencana dan Program,  Cahyo Eko Putranto.

Lebih jauh dikatakan Pelabuhan Tanjung Priok sudah memiliki RIP Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 38 Tahun 2012. Kegiatan revisi dilakukan agar kegiatan pengembangan kawasan di lingkungan kawasan Pelabuhan Tanjung Priok terakomodir dalam rencana induk.

Pembahasan revisi rencana induk mencakup  penetapan zonasi-zonasi sesuai dengan pengunaan kegiatan kepelabuhan dan  kegiatan penunjang pelabuhan. Namun demikian, untuk menyusun RIP sebagaimana regulasinya membutuhkan kordinasi dan rekomendasi dari  pihak pemerintah daerah.

Untuk penetapan zonasi di wilayah Jawa Barat sudah mendapatkan Rekomendasi dari pihak Gubernur Jawa barat Namun sampai saat ini untuk wilayah DKI Jakarta masih menunggu rekomendasi dari pihak Gubernur DKI Jakarta.

“Jadi kami masih menunggu rekomendasi dari pihak Gubernur DKI Jakarta untuk kelanjutan penyusunan revisi RIP Tanjung Priok,” ungkapnya.

Sebagaimana tertuang dalam ketetap UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam penyusuanan RIP mempunyai kewajiban untuk berkordinasi dengan pemerintah Daerah. Pentingnya rekomenasi dari Gubernur DKI Jakarta, karena pihak Pemerintah Daerah memiliki kawasan perairan yang mengelola kawasan wisata Ancol, sehingga membutuhkan masukan rencana pengembangan dan pembangunan kawasan wisata itu kedepannya untuk masuk dalam zonasi-zonasi yang ada dalam rencana induk.

Dalam rencana itu yang sudah ditetapkan terdapat juga tahapan waktu pengembangannya meliputi jangka pendek, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017,  jangka menengah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 dan  jangka panjang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2030.

Agar RIP hasil revisi bisa menampung rencana pembangunan dari berbagai pihak dalam jangka waktu yang panjang, maka dalam rancangan rencana induk yang sedang disusun ditetapkan pengembangan pelabuhan Jangka Pendek dimulai dari tahun 2018 sampai 2023, Jangka Menengah dari tahun 2018 sampai tahun 2028, Jangka Panjang dari tahun 2018 sampai tahun 2038.

Pada rencana induk yang ada areanya meliputi Terminal Tanjung Priok, terminal Marunda, Marunda center, Terminal Tarumanegara, terminal FSRU/ Tersus LNG dan Terminal Cilamaya.

Pada penyusunan revisi rencana induk areannya akan meliputi Terminal Tanjung Priok, Terminal Marunda, Terminal Marunda Center, Terminal Tarumanegara, Terminal FSRU/Tersus LNG.  meliputi Terminal Ancol Timur, Terminal Kalibaru, Terminal KCN, terminal Kali Blencong, Terminal C04, Terminal Marunda Center, Terminal Tarumanegara, Terminal Inland Waterwayskawasan.

 (Abu Bakar)