Forum Kehumas Pelabuhan Tanjung Priok Ajak Ciptakan Sinerji Dan Bersih KKN

Jakarta (wartalogistik.com) – Humas-humas dari berbagai instansi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok berupaya menciptkan iklim kegiatan secara bersinergi dan membebaskan prilaku korupsi. Upaya itu dituangkan melalui kegiatan diskusi dengan menghadirkan sebagaia pembicara Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Deputi Bidang Pencegahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gelaran diskusi para humas yang tergabung dalam Forum Kehumasan Pelabuhan Tanjung Priok itu dibuka   Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Capt. Hermanta,  di Jakarta, pada Selasa (4/12).
 
Dalam sambutannya, Capt. Hermanta berharap kegiatan forum kehumasan ini menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi antara Instansi pemerintah dan para stakeholders di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok untuk meningkatkan koordinasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi.
 
“Reformasi birokrasi merupakan langkah terpenting untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien, dan melayani. Dengan reformasi birokrasi, Pemerintah akan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, profesional, dan transparan serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi  dan Nepotisme (KKN),” ungkap Capt. Hermanta.
 
Capt. Hermanta juga mengarahkan untuk mewujudkan kondisi sinerji  dan bersih dari korupsi, seluruh instansi pemerintah dan stakeholders di Pelabuhan Tanjung Priok perlu membangun komitmen bersama dalam melakukan perubahan secara terstruktur, mulai dari membangun budaya kerja, memangkas birokrasi yang berbelit, meningkatkan profesionalisme SDM, serta melakukan pengawasan secara efektif.
 
Disampaikan juga, pemerintah sendiri telah mengeluarkan Instruksi Presiden (InPres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagai upaya pencegahan KKN melalui perbaikan sistem pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah
.
Selain itu, pemerintah juga memberikan penghargaan berupa sebuah predikat kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public dengan sebutan Zona Integritas.
 
Keberhasilan pembangunan zona integritas, lanjut Capt Hermanta sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu, yang tentunya memiliki relevansi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi, di mana individu tersebut berada dan melakukan kegiatan.
 
Keberhasilan pembangunan zona integritas, lanjut Capt Hermanta sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu, yang tentunya memiliki relevansi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi, di mana individu tersebut berada dan melakukan kegiatan. 

"Dalam beberapa waktu ini, kami (Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok) telah melakukan banyak perubahan besar dalam birokrasi. Hal ini bisa dilihat dari hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pengguna jasa yang menunjukkan kualitas pelayanan kam  yang baik," ungkap Capt. Hermanta.
 
Lebih lanjut, Capt Hermanta berharap para peserta Forum Kehumasan ini dapat menggali lebih dalam mengenai cara membangun Zona Integritas untuk menuju WBK/WBBM.
 
“Kami berharap melalui forum ini selain untuk meningkatkan kolaborasi serta sinergi antar humas di Pelabuhan Tanjung Priok, kita juga dapat mengetahui seperti apa pelayanan terbaik yang diinginkan dan diharapkan oleh pengguna jasa dan masyarakat, khususnya pelayanan yang akan diberikan dalam kegiatan operasional kepelabuhan di Pelabuhan Tanjung Priok," tutup Capt. Hermanta. (Abu Bakar)