FGD, Cara Syahbandar Tanjung Priok Bangun Pemahaman Keselamatan Pelayaran

Tangerang (wartalogistik.com) – Terciptanya keselamatan kapal  membuat  minim kecelakaan tidak bisa dilakukan sebatas imbauan. Namun perlu dilakukan dengan berbagai cara yang efektip, salah satunya melalui Focus Group Discussion (FGD) Bidang Status Hukum Dan Sertifikasi Kapal,  sebagaimana yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Priok, di Jakarta, Jum’at (19/10).

Menurut Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Priok, Capt. Sudiono, kegiatan FGD ini bertujuan agar semua pihak terkait dengan keselamatan kapal bisa berdialog, mengemukan pedapatnya mengenai apa saja terkait dengan menciptakan keselamatan kapal untuk kapal berlayar.

“Silahkan kemukakan pendapatnya baik mengenai pelayanan pemenuhan keselamatan kapal di kami, atau mengenai regulasinya, kami akan tampung untuk kami ditindaklanjuti dalam rangka membangun terciptanya keselamatan kapal yang akan berlayar,” papar Capt. Sudiono ketika membuka FGD Bidang Status Hukum Dan Sertifikasi Kapal.

Dengan begitu, tambahnya, operator dan regulator bisa saling memahami terkait dalam menciptakan keselamatan pelayaran bersama.

Hadir dalam acara itu pelaku usaha pelayaran yang tegabung dalam DPC INSA (Indonesia National Shipowners’ Association)  maupun usaha jasa pendukung pelayaran , mitra instansi diantaranya Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta, Dishub Kabupaten Kota Tangerang, Dishub KabupatenKota Serang, Dishub Kabupaten Kota Indramayu, Dishub Kabupaten Kota Pamanukan, Dishub Kabupaten Kota Anyerlor, Dishub Kabupaten kota Labuhan, Himpunan Nelayan di Wilayah DKI Jakarta.

Dalam FGD itu materi yang disajikan mengenai ketersediaan peralatan keselamatan pada kapal penumpang dan barang, pemenuhan persyaratan keselamatan pada kapal tradisional penumpang, pelaksanaan pengukuran dan status hukum kapal, panduan penggunaan nama kapal online, perlindungan lingkungan maritim dan pencegahan pencemaran di laut, manajemen keselamatan berlayar.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Priok, Hj. Sri Rejeki mengatakan bahwa keselamatan pelayaran juga bergantung oleh kualitas dan kuantitas SDM baik di level regulator maupun operator serta diperlukan ketegasan dalam penerapan law enforcement di lapangan.

"Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi dan terutama harus ada law enforcement untuk setiap ketidakpatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran," tutur Sri Rejeki.

Dikatakan juga, indikator dari penyelenggaraan transportasi yang berbasis keselamatan adalah apabila angka kecelakaan dapat ditekan serendah mungkin. Beberapa peristiwa kecelakaan transportasi laut dapat setiap saat terjadi.

“Oleh karena itu kita harus melaksanakan dan memastikan bahwa semua telah memenuhi standar dan prosedur keselamatan yang berlaku, sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan ancaman bagi keselamatan transportasi dan jiwa," ujar Sri Rejeki.

Kepala Bidang Status Hukum Dan Sertifikasi Kapal, Kantor Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Priok, Capt. Christiana Yustita menyatakan upaya membangun pemahaman pentingnya keselamatan berlayar melalui FGD sangat baik, karena berlangsung secara interaktif. Pelaku usaha bisa bertanya dan regulator bisa langsung menjawab.

“Jadi tuntas hal-hal yang perlu diketahui semua pihak terkait dengan keselamatan kapal untuk terciptanya keselamatan pelayaran, “ kata Capt. Christiana Yustita.(Abu Bakar)