Pemprov Sulut Undang PPI Ikuti Kunjungan Kerja Komisi IX DPR Di Manado

Jakarta (wartalogistik.com) – Harapan DPP Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) untuk melakukan dengar pendapat dengan DPR RI Komisi IX, kelihatannya mulai terbuka. Hal itu dimulai ketika Sekretariat  Daerah (Sekda)  Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengundang DPD PPI Sulawesi Utara  untuk menghadiri pertemuan dengan Komisi IX DPR RI yang melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Provinsi Sulawesi Utara, pada Selasa 18 September 2018.

Atas undangan itu, DPD PPI  mengutus Herson W. Palatangara, Christianto Dohanis, Nirna Massa dan Robeert Pilipus Rumu menghadiri pertemuan dengan wakil rakyat itu.

Anggota Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesfik (Kunspek) Komisi IX DPR RI menyatakan selama kunjungannya di Manado rombongan wakil rakyat itu ingin mengetahui mengenai perlindungan anak buah kapal (ABK) dan pelaut lintas batas antar negara.

Atas tujuan kunjungan itu, Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Edwin L. Silangen atas nama Gubernur Sulawesi Utara mengundang sejumlah pihak terkait diantaranya, Kepala BP3TKI Manado, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Manado, Dewan Pengawas BPJS Manado,  asosiasi pengusaha pelayaran, Ketua DPD Pergerakan Pelaut Indonesia, Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

Menurut Ketua Tim Advokasi,  Hukum dan HAM DPP PPI, Imam Syafi’i, pihaknya menyambut positif atas undangan yang diberikan dari Sekda Provinsi Sulawesi Utara pada DPD PPI Sulawesi Utara untuk hadir dalam pertemuan, terkait kunjungan kerja komisi IX DPR RI itu.

“Dengan hadirnya perwakilan kami pada kunjungan kerja Komisi  IX DPR berarti kami bisa memberikan masukan langsung mengenai keadaan pelaut yang menjadi obyek kunjungan kerjanya di wilayah itu,” kata Imam Syafi’i.

“Ini bagian penting untuk ke depannya, karena kami masih terus berjuang untuk mendapatkan kesempatan dengar pendapatan dengan pihak Komisi IX DPR di gedung DPR,” tambah Imam Syafi’i.

Dikatakan juga, PPI akan terus memperjuangkan hak-hak pelaut sebagaimana yang ada dalam ketentuan UU yang berlaku.

“Selama ini sudah terlihat hasilnya sejumlah pelaut yang tidak mendapatkan perlakuan adil, berhasil menuntut pihak pemberi kerja dan mendapatkan kompensasi atas hak-haknya,” tegas Imam Syafi’i. (Abu Bakar)