Pemerintah Dukung Industri Pelayaran Nasional Berkembang , INSA Siapkan Rekomendasi Sejumlah Hambatan

Jakarta (wartalogistik.com) – Pemerintah akan terus melangsungkan pemberdayaan industri pelayaran. Namun hambatan pada usaha pelayaran tetap ada, maka ke depannya perlu startegi lain agar industri angkutan laut terus mampu terlepas dari hambatan itu.

Adanya dukungan memberdayakan industri pelayaran nasional terlihat dari pernyataan sejumlah pejabat  pemerintah yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), dengan tema Peran INSA dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Thamrin Nine Ballroom, Gedung UOB, Jakarta, Kamis (2/8/).

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Sesjen Kemenhub) Djoko Sasono, yang mewakili Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi,  mengatakan penerapan asas cabotage  (mutan di dalam negeri diangkut kapal-kapal pelayaran dalam negeri dengan menggunakan bendera nasional) perlu  dijaga dan diperkuat di Indonesia.

“Untuk itu setiap kebijakan pemerintah, baik yang dikeluarkan di tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan transportasi laut harus mengedepankan kebijakan asas cabotage,” katanya.

Joko mengakui bahwa asas cabotage itu suatu nilai universal, untuk menunjukkan suatu negara yang berdaulat di wilayah yurisdiksi-nya. Jadi pemerintah mengatur segala sesuatu dalam wilayah yurisdiksi negara.

\

Dikatakan juga, memang ada perlakuan tertentu yang pemerintah berikan (mengenai penerapan asas cabotage) pada pelayaran dalam negeri, tapi pemerintah juga masih memberikan ijin kepada perusahaan asing untuk masuk, karena masih belum masuknya pelayaran nasional dalam penggunaan kapal berbendera nasional ke bidang tertentu, misalnya di bidang offshore.

"Pemerintah berharap tren pertumbuhan kapal niaga nasional dapat terus berlanjut diiringi dengan peningkatan daya saing industri pelayaran nasional di kancah dunia," ungkap Sesjen Djoko Sasono.

Dijelaskan juga sejak diterapkannya asas cabotage, industri pelayaran nasional mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Seperti pertumbuhan jumlah armada niaga nasional yang berkembang pesat.

Armada kapal nasional melonjak dari 6.041 unit pada 2005 menjadi 24.046 unit pada 2016 yang terdiri dari armada angkutan laut pelayaran dan angkutan laut khusus. Total kapasitas angkut punt meningkat, dari 5,57 juta GT pada 2005 menjadi 38,5 juta GT pada 2016," jelas Djoko.

“Program asas cabotage yang telah sukses diusung DPP INSA, harus dilanjutkan ke beyond cabotage (kewajiban penggunaan kapal nasional untuk angkutan luar negeri). Sejumlah komoditi ekspor yang selama ini dikuasai pelayaran asing harus diangkut kapal merah putih,” ungkap Joko.

Untuk itu, Joko Sasono berharap implementasi  program beyond cabotage harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dengan pelaku usaha di industri pelayaran. 

“Sambil menuju ke beyond cabotage, program asas cabotage yang sudah berhasil dijalankan harus terus dikedepankan,” tegasnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut,  Agus H. Purnomo yang hadir ketika sesi diskusi di  Rakernas INSA itu berlangsung meminta INSA terus berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam rangka memajukan sektor pelayaran nasional.

Dirjen juga berharap INSA membantu terciptanya cost logistik murah sebagaimana keinginan Presiden Joko Widodo  yang sedang mengembangkan industri  di daerah melalui ketersediaan angkutan laut melalui penerapan tol laut.

 “Semoga INSA tetap menjadi organisasi yang kuat, solid dan dibutuhkan oleh semua sektor dalam rangka menumbuhkan kembangkan perekonomian di negeri ini. Pemerintah (Kemenhub) juga berterima kasih karena anggota INSA telah terlibat dalam progrm tol laut, sehingga distribusi barang ke pelosok negeri menjadi lancar,” kata Dirjen Hubla.

Sementara itu Direktur KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), Junaidi,  menyatakan, sejumlah masukan yang disampaikan INSA pada pemerintah ( Hubla, Kemenhub) mendapat perhatian dan ditindaklanjuti, bahkan ada yang sudah dituangkan dalam kebijakan pemerintah.

“Masukan lainnya masih dibahas, karena menyangkut dengan instansi pemerintah lainnya. Dan tentunya Ditjen Hubla dan Kementerian Perhubungan terus mengkordinasikannya sehingga sampai saat ini masih dalam pembahasan,” ungkapnya ketika menjadi pembicara pada sesi diskusi.

Ia pun berterima kasih karena INSA mendukung berbagai kegiatan dari Kementerian Perhubungan, baik nasional maupun internasional. Dukungan INSA oleh Junaidi juga diperlihatkan foto-foto  kegiatan pemerintah yang bertaraf nasional dan internasional yang didukung DPP  INSA.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen Hubla, Dwi Budi Sutrisno  juga menyatakan dukungan INSA sangat dibutuhkan agar para pelaut yang mengoperasikan kapal memperhatikan faktor keselamatan.  Hal itu terkait saat ini Ditjen Hubla semakin meningkatkan pengawasan pada pemenuhan aspek kelaiklautan kapal untuk meningkatkan keselamatan pelayaran.

“Peranan INSA sangat dibutuhkan dalam mengarahkan agar pengusaha angkutan laut bersama pelautnya yang mengoperasikan kapal   menciptakan angkutan laut yang aman,” katanya.

Atas semua pernyataan dukungan dari pemerintah itu, Ketua Umum Carmelita Hartoto menyatakan Rakernas ini  akan mengidentifikasi persoalan-persoalan yang masih ada dalam  transportasi laut, baik persoalan kebijakan, investasi, organisasi, infrastruktur penunjang maupun operasional bottle neck bagi peningkatan daya saing usaha transportasi laut.

“Nantinya dari identifikasi masalah akan ada  rumusan yang menjadi rekomendasi di bidang transportasi laut secara komprehensif untuk disampaikan pada pemerintah, dan juga  untuk perusahaan pelayaran dalam rangka meningkat kinerja perusahaan, ” ungkapnya.

Sementara itu Komisaris PT Spectra Tirta Segara Line, Yahya Zubir, menyatakan dari hasil Rakernas DPP INSA, selain membuat rumusan untuk mengatasi masalah yang masih terjadi pada industri  pelayaran nasional, juga perlu “mengawal”  mengenai rumusan yang disampaikan itu, atau mengingat pemerintah mengenai progres dari rumusan yang menjadi rekomendasi ke pemerintah.

“Bahkan jika perlu membuat suatu tim yang bertugas   memantau perkembangan perjalanan pembahasan   rekomendasi itu di pemerintah,” kata Yahya Zubir.   (Abu Bakar)