Jakarta (wartalogistik. con) - Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) Bersatu melaksanakan halal bi halal dan silaturahmi sekaligus konsolidasi pada anggotanya untuk solid dan bersatu guna menjalankan program prioritas, seperti mendorong penandatanganan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) dengan manajemen.
Halal bi halal dan silaturahmi bertempat di pelataran parkir Kantor Pusat DPP SPPI Bersatu Tanjung Priok, Jumat (12/5).
Ketua Umum SPPI Bersatu Dodi Nurdiana didampingi Sekretaris Jenderal SPPI Bersatu, Kamal Akhiyar dan Jajaran Pengurus DPP dan DPC SPPI Bersatu saat memberikan sambutannya mengatakan, sebenarnya Pengurus DPP SPPI Bersatu berkewajiban melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Namun karena sesuatu hal dan beberapa pertimbangan, maka Rakernas untuk tahun 2022 sementara di pending dulu, sampai pertanggungjawaban pengurus atas adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) segera terwujud.
"Karena amanah Rakernas pertama itu adalah satu tahun SPPI Bersatu harus dan sudah memiliki PKB, namun sampai saat ini atau sudah lewat 18 bulan penandatanganan PKB belum tuntas," jelas Dodi Nurdiana.
PKB Tidak Rumit
Lebih rinci Dodi Nurdiana menjelaskan, sebenarnya PKB itu tidak rumit, namun butuh komitmen dan keseriusan, khususnya dari manajeman dalam menyikapi materi dalam PKB.
"Jika berhasil pun (PKB ditandatangani manajemen), hal itu bukan karena pengurus serikat pekerja dan tim perunding yang hebat, melainkan adanya dukungan dan kekompakan dalam bejuang dari seluruh anggota SPPI Bersatu," tegas Ketum SPPI Bersatu.
Pada sambutannya Dodi Nurdiana juga mengungkapkan permaklumannya terkait masih banyak Pengurus DPC SPPI yang tidak bisa hadir, kemungkinan karena SPPDnya dikurangi, atau ada keperluan lain.
"Namun yang paling membuat saya kecewa adalah anggota pengurus tidak hadir dalam acara silaturahmi Pengurus SPPI Bersatu se-Indonesia ini karena takut," tegas Dodi.
Untuk itu Dodi Nurdiana berharap kepada anggota yang hadir agar disampaikan kepada angota pengurus DPC SPPI Bersatu lainnya, agar ketika ada acara konsolidasi organisasi seperti ini jangan sampai tidak hadir dan takut berkumpul.
"Karena serikat itu artinya berkumpul, makanya saya sampaikan dari tadi, kekuatan kita bukan karena hebatnya Ketua Umum, Sekjen, dan Pengurus DPP SPPI Bersatu untuk bernegosiasi, akan tetapi kompaknya seluruh anggota SPPI Bersatu," papar Dodi yang disambut peserta yang hadir dengan teriakan "Siaaap".
Dodi Nurdiana menegaskan agar seluruh pengurus DPC SPPI Bersatu setiap ada undangan hadir. Kehadiran pengurus, menurut Dodi sangat penting karena setiap pertemuan melakukan pembahasan suatu masalah yang hasil pertemuan menjadi pedoman bagi serikat, anggota dan karyawan pada masa mendatang.
" Karena jika kami salah merancang dan menetapkan PKB, salah menyetujui PKB, maka berdampak pada keadaan kesejahteraan anggota SPPI Bersatu. Jika peningkatan kesejahteraan anggota tidak ada, berarti salah PKBnya. Itu sama saja serikat menciderai anggota selamanya. Jadi begitulah pentingnya pertemuan, untuk sharing dalam suatu pembahasan masalah, guna mencapai hasil keputusan yang baik dan benar," ungkap Dodi.
Fokus PKB Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
Dodi Nurdiana menyadari saat ini kesejahteraan anggota dan karyawan tidak mengalami penurunan, tapi kalau kesejahteran anggota dan karyawan statis, itu juga bukan suatu harapan.
"Jadi itulah pentingnya agar PKB mendapat persetujuan," tegasnya.
Atas keadaan PKB yang belum ditandatangani dengan pihak manajemen, Dodi menyatakan, selanjutnya SPPI Bersatu akan menindak lanjuti secara konkret dengan meminta percepatan PKB dengan mengirim surat kepada pihak manajemen.
"Pada momen ini juga, DPP SPPI Bersatu meminta kepada pihak manajeman, agar segera menyelesaikan dan menyepakati PKB serta dalam rangka menjaga kondusivitas di lingkungan kerja dan kesejahteraan yang menjadi hak-hak pekerja, seperti kenaikan kelas jabatan dan bonus tahun 2022," ungkapnya.
Menurut Dodi, saat ini baru selesai audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022. Terkait besaran belum ada informasi bonus tahun 2022, namun pihak pengurus serikat sudah mengetahui rencana penetapan bonus tersebut.
"Yang ingin saya sampaikan pada para anggota, jangan hanya bertanya kapan bonus dibayar. Tetapi pastikan bulan ini harus dibayarkan," tegas Dodi.
DPC Dukung DPP SPPI Bersatu
Lebih lanjut, Dodi menyampaikan DPP SPPI Bersatu meminta kepada seluruh Ketua DPC SPPI Bersatu, mendukung DPP SPPI Bersatu dalam mendorong manajemen membayar bonus karyawan. Salah satu poinnya yang kita minta adalah bonus karyawan paling lambat dibayarkan tanggal 25 Mei 2023.
"Terkait skema-skema, karena kita dari 4 entitas dan kinerja keuangan yang beda memang agak lama tetapi akan kita upayakan itu secepatnya," sambung Dodi.
Dodi juga berpesan, bahwa penentuan besaran bonus dan pola pendistribusian bonus, harus melalui mekanisme perundingan antara SPPI Bersatu dan Manajeman Pelindo, serta dituangkan dalam Berita Acara seperti yang tercantum dalam PKB Eksisting.
Dukung Proses Hukum Kasus DP 4
Terkait permasalahan DP 4 yang sedang dalam proses hukum, Ketum DPP SPPI bersatu mendukung penegakan hukum yang sedang berlangsung. Untuk itu, Ketum SPPI Bersatu meminta pada anggota serikat tenang dan fokus menjalankan kegiatannya.
"Diharapkan agar seluruh anggota SPPI Bersatu bekerja dengan baik, percayakan dan hormati proses hukum yang sedang berjalan." harap Dodi.
DPP SPPP Bersatu memandang, tantangan terbesar perusahaan saat ini adalah menyelesaikan dan menuntaskan secara utuh proses merjer dengan melakukan pemurnian bisnis, guna meningkatkan efektivitas bisnis perusahaan, standardisasi opersional serta meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.
" Kami juga mengingatkan kepada perusahaan bahwa ada kewajiban perusahaan yaitu global bond yang dalam waktu dekat akan jatuh tempo, dengan mempersiapkan strategi yang tepat guna menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut agar likuiditas perusahaan tetap terjaga dengan baik," saran Dodi Nurdiana.
Siapkan Aksi Lapangan
Ketum SPPI bersatu pun mengajak anggota mengawasi kebijakan manajemen sebagai fungsi dari serikat dalam memberikan masukan maupun kritik.
Seriusnya mendorong PKB ditandatangani, Ketum DPP SPPI Bersatu menyiapkan agenda untuk melakukan aksi lapangan pada waktu mendatang.
Turut hadir dalam kegiatan konsolidasi organisasi dan silaturahmi DPC SPPI Bersatu seluruh Indonesia di hadiri sekitar 250 orang, yg merupakan perwakilan diantaranya DPC PT JAI, PT IPC TPK, PT PTP, PT IKT, Pelindo Reginonal 2 Tanjung Priok, SPSL, Banjarmasin, Jayapura, SPMT, Biak, Pangkal balam, Kuala Tanjung, Pelindo Pusat, Jambi, Dumai, Ambon, Tanjung Intan, Panjang, Teluk Bayur, Batam, Pelindo Regional 1 Belawan, Palembang, Tanjung Pandan, Tanjung Redeb, Tanjung Balai Asahan, Pekanbaru, Sampit, Gorontalo, TPK belawan, Gunung Sitoli, Bengkulu, Kendari, Lembar dan DPC lainnya.
(Abu Bakar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar