Jakarta (wartalogistik.com) - Upaya Indonesia sebagai negara poros maritim dunia kelihatannya masih harus diperjuangkan lebih keras lagi. Sebab industri maritim seperti perusahaan galangan kapal nasional yang ada kinerja semakin memprihatinkan untuk kegiatan pembangunan kapal baru.
" Pemerintah diharapkan bisa mencarikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi usaha galangan kapal," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai (DPP IPERINDO) Eddy K.Logam dalam penjelasan kepada media secara virtual, Senin (1/11) sebagai rangkaian dari kegiatan Virtual Expo Maritime Indonesia (VEMI) 2021 yang diselenggarakan DPP INSA ( Indonesian National Shipowners Association ) , bekerjasama dengan ABUPI ( Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia) dan IPERINDO dari tanggal 28 sampai 29 Oktober 2021.
Secara rinci Eddy Logam menjelaskan, kinerja industri galangan kapal nasional dalam kegiatan pembangunan kapal baru semakin menurun akibat pandemi Covid - 19. Dari tahun 2020 sampai saat ini tidak ada pembangunan kapal baru. Namun keadaan lebih buruk masih bisa tertahan dengan adanya layanan reparasi.
Eddy Logam mengkhawatirkan, jika kinerja perusahaan galangan kapal tidak tidak mendapatkan pesanan pembangunan kapal dalam waktu panjang lagi, dikhawatirkan akan banyak perusahaan galangan kapal yang tutup.
" Imbasnya akan dirasa pada ribuan karyawan perusahaan galangan kapal nasional dengan adanya pemutusan kerja," ujar Eddy Logam.
Diakui oleh Eddy Logam, galangan kapal kecil menengah masih mampu bertahan, sebab tertutupi dengan kegiatan perawatan kapal.
Mengenai peluang industri pembangunan kapal, Eddy Logam, sangat optimis dikaitkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang kegiatan distribusi barang antar pulau mengandalkan kapal laut. Selain itu juga kepentingan pemerintah untuk menyediakan sarana transportasi maupun penegakan hukum di teritorialnya serta melindungi kedaulatan negara mengandalkan kapal laut.
Misalnya Kementerian Perhubungan ( Kemenhub), KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan ) , Ditjen Bea Cukai, Kemenhan ( Kementerian Pertahanan) membutuhkan ketersediaan kapal untuk mendukung kegiatannya.
" Untuk kami berharap pihak kementerian ketika melakukan pembangunan kapal dilakukan di dalam negeri oleh perusahaan galangan kapal nasional," ungkapnya.
Dia pun saat ini merasa prihatin jika pemerintah saja, dalam pembangunan kapal lebih memilih pembangunan ke luar negeri. Padahal kemampuan galangan kapal nasional sanggup untuk membangun kapal sebagaimana yang dibutuhkannya.
Eddy mengakui keadaan merosot sangat parah ini terjadi saat pandemi. Dia berharap jika pandemi usai dan ekonomi kembali membaik, maka kondisi pembangunan kapal laut bisa kembali berlangsung.
Eddy juga melihat peluang galangan berprospek dikaitkan dengan usia kapal yang ada sekarang. Dari data yang ada, kapal - kapal nasional sudah ada yang mendekati usia 25 tahun dan juga banyak yang diatas 25 tahun. Hal ini merupakan peluang bagi galangan kapal untuk menerima pesanan bagi perusahaan pelayaran yang akan membangun kapal baru.
Namun, tambah Eddy hal itu masih menunggu situasi ekonomi membaik, sehingga perusahaan pelayaran melakukan peremajaan kapal dengan kapal baru.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum III DPP INSA, Nova Y. Mugijanto menyatakan industri galangan kapal terkait langsung dengan perusahaan pelayaran. Jika perusahaan galangan banyak yang tutup, perusahaan pelayaran juga akan mengalami dampaknya.
“Kalo galangan kapal banyak yang tutup, sementara kapal-kapal sudah waktunya perawatan, maka kegiatan perawatan akan kesulitan dan akhirnya operasional kapal terhambat dan distribusi barang juga melambat,” kata Nova, yang mendampingi kegiatan konprensi pers itu.
Untuk itu, Nova mendukung agar kegiatan pembangunan kapal bisa dilakukan di dalam negeri, sehingga industri galangan kapal kembali berkembang.
( Abu Bakar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar