Jakarta – Kementerian Perhubungan ( Kemenhub), pada Kamis ( 12/8) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Kapal Sebagai Tempat Isolasi Terpusat (Isoter) dengan 5 Pemerintah Daerah secara hybrid.
Prosesi penandatangan kerja sama disaksikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kelima pemda tersebut yaitu: Pemerintah Kota Bitung, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Sorong, dan Pemerintah Kota Jayapura.
Kapal isoter ini dapat menjadi alternatif ruang isolasi bagi para pasien Covid-19 tanpa gejala, sehingga mempercepat kesembuhan dibandingkan dengan melakukan isolasi mandiri di rumah. Selain itu, dengan isolasi di kapal, diharapkan dapat membatasi ruang gerak penyebaran Virus Covid -19 karena mobilitas pasien hanya dilakukan di atas kapal.
“Upaya penyediaan Kapal isoter ini merupakan bentuk komitmen dukungan kami, sejalan dengan arahan bapak Presiden yang meminta Kementerian dan Lembaga untuk bersama-sama membantu mempercepat penanganan Covid-19 di Indonesia,” jelas Menhub.
Pada kesempatan tersebut, Menhub menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak antara lain: Kemenko Perekonomian, Kemenkomarves, Kemenkes, Kemenkeu, Kemen BUMN, BNPB, PT. Pelni dan para kepala daerah (Walikota dan Bupati), yang telah mendukung terselenggaranya penyediaan kapal-kapal isoter ini.
Menhub menjelaskan, kapal-kapal isoter dari PT Pelni ini akan segera ditempatkan di daerah-daerah tersebut, untuk membantu penanganan Covid-19. “Saya sudah sampaikan kepada jajaran Otoritas Pelabuhan dan Syahbandar yang ada di daerah untuk membantu pemerintah daerah. Kami juga minta Pelni, dan TNI Polri untuk membantu pemerintah daerah. Kita harus lakukan ini bersama-sama dan lakukan tugas ini dengan hati, tulus dan all out,” ujar Menhub.
Lebih lanjut, Menhub berharap, dengan adanya kapal-kapal isoter ini, dapat digunakan seoptimal mungkin bagi masyarakat di daerah yang membutuhkan. “Semoga masyarakat yang terpapar dan melakukan isolasi di kapal isoter ini bisa tetap enjoy dan cepat sembuh,” kata Menhub.
Hingga hari ini, sudah ada total 6 (enam) daerah yang sudah tersedia kapal isoter, setelah sebelumnya kota Makassar sudah lebih dahulu disinggahi kapal KM Umsini milik PT Pelni.
Melalui perjanjian kerja sama di lima daerah tersebut, akan disediakan sebanyak empat kapal isoter yaitu:
1. KM. Tatamailau dengan kapasitas 458 bed (448 bed untuk pasien dan 10 bed untuk nakes), yang akan ditempatkan di Pelabuhan Bitung untuk melayani Masyarakat Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara,
2. KM. Bukit Raya dengan kapasitas 463 bed (450 bed untuk pasien dan 13 bed untuk nakes), yang akan ditempatkan di Pelabuhan Belawan untuk melayani Masyarakat Kota Medan,
3. KM. Sirimau dengan kapasitas 460 bed (449 bed untuk pasien dan 11 bed untuk nakes), yang akan ditempatkan di Pelabuhan Sorong untuk melayani Masyarakat Kota Sorong dan
4. KM. Tidar dengan kapasitas 929 bed (873 bed untuk pasien dan 56 bed untuk nakes), yang akan ditempatkan di Pelabuhan Jayapura untuk melayani Masyarakat Kota Jayapura.
Sebagai informasi, perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Kemenhub dengan para pemerintah daerah adalah melingkupi penyediaan kapal dan infrastrukturnya. Selanjutnya, diharapkan segera dilakukan kerja sama operasional penyediaan nakes, alat kesehatan dan lain sebagainya, antara Pemda dengan Kemenkes dan BNPB.
Dalam acara perjanjian kerja sama ini, para Walikota dan Bupati turut hadir menyaksikan secara virtual, diantaranya yaitu: Walikota Makassar Ramdhan Pomanto, Walikota Bitung Maurits Mantiri, Bupati Minahasa Utara Joune J.E. Ganda, Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, Walikota Sorong Ec. L. Jitmau, dan Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano.
Para kepala daerah menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kemenhub, yang telah memberikan dukungan penyediaan kapal-kapal isoter yang sangat dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 di daerahnya.
Turut hadir menyaksikan penandatanganan ini, Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo, Dirut PT. Pelni Insan Purwarisya L. Tobing, perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenkes, BNPB, dan jajaran Kemenhub. (Abu Bakar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar