Pelabuhan Patimban Bersama 20 Pelabuhan Lainnya Siap Jalani Sistem Inaportnet

 

Jakarta  (wartalogistik.com) – Pelabuhan Kelas II  Patimban menjadi salah satu dari 21 pelabuhan di Indonesia yang akan menerapkan pelayanan dengan sistem Inaportnet tahun 2020.

 

Kedua puluh pelabuhan lainnya yakni Pelabuhan Tanjung Buton, Patimban, Palu, Kuala Tanjung, Kijang, Sunda Kelapa, Tanjung Wangi, Lembar, Kupang, Sampit, Tarakan, Manado, Pare-Pare, Gorontalo, Biak, Bau-Bau, Kepulauan Seribu, Marunda, Muara Angke dan Satui, dan Pelabuhan Batam.

 

Adanya kepastian pelabuhan-pelabuhan itu menerapkan sistem inaportnet terlihat pada hari ini, Rabu (18/11) saat berlangsung kegiatan penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Inaportnet, bertempat di Ruang Mataram Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.

 

Rencananya ke 20 pelabuhan yang hari ini melakukan panandatangan Pakta Integritas akan memulai  Go-Live Aplikasi Inaportnet pada tanggal 30 November 2020.

 

Untuk Pelabuhan Batam sudah dilakukan penandatangan pakta integritas pada 5 Nopember.

 

Penandatanganan Pakta Integritas tersebut dilakukan oleh masing-masing Kepala Kantor KSOP, UPP dan BUP terkait dengan disaksikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R Agus H Purnomo dan para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan.

 

Dalam sambutannya, Dirjen Hubla R Agus H Purnomo  mengatakan bahwa penandatangan Pakta Integritas ini merupakan  awal dari komitmen bersama dalam mengimplementasikan inaportnet guna menciptakan transparansi pelayanan operasional kapal dan barang di pelabuhan serta alat monitoring dan evaluasi untuk melakukan pembinaan dan pengembangan di pelabuhan.

 

Menurut Agus H. Purnomo saat ini eranya sudah harus digitalisasi sehingga penerapan Inaportnet di Pelabuhan menjadi suatu keharusan dalam rangka meningkatkan  pelayanan kapal dan barang di pelabuhan agar dapat berjalan  cepat, valid, transparan, dan terstandar dengan biaya terjangkau sehingga dapat meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia.  

 

“Sistem digitalisasi ini mau tidak mau harus dilaksanakan secepat mungkin pada semua kegiatan termasuk dalam pelayanan di pelabuhan. Untuk itu, semua unsur terkait baik Pemerintah, Badan Usaha Pelabuhan (BUP) seperti PT. Pelabuhan Indonesia (perseo) maupun Perusahaan Pelayaran harus saling mendukung agar pelayanan pelabuhan berjalan dengan lancar sehingga menunjang pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Agus.

 

Menurut Dirjen Hubla, dengan penerapan Inaportnet pada 20  pelabuhan yang ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas ini akan menambah jumlah pelabuhan yang sudah menerapkan Inaportnet sebelumnya yang hingga saat ini sudah berjumlah 33 pelabuhan, serta satu pelabuhan yang sudah melakukan tanda tangan penerapan Inaportnet dan go live pada tanggal 5 November 2020 yaitu Pelabuhan Khusus Batam.

 

“Dengan penerapan Inaportnet di pelabuhan di Indonesia merupakan bentuk nyata dan kesungguhan komitmen Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk mewujudkan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan yang lebih baik, transparan dan berdaya saing tinggi” ujar Agus.

 

Sementara Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Dr.Capt. Antoni Arif Priadi  dalam laporannya mengatakan bahwa sebelum dilakukan penandatanganan Pakta Integritas ini telah dilakukan berbagai tahapan di masing-masing pelabuhan antara lain Training of Trainers (TOT) kepada para operator dari Kantor KSOP dan UPP, Uji Coba infrastruktur, Uji Coba Sistem BUP, Pra SIT Pelabuhan (remote), Refeshment terhadap operator KSOP dan UPP, Sosialisasi kepada pegguna jasa serta uji coba SIT secara real kedatangan kapal.

 

Pada kesempatan itu, Capt. Antoni juga menjelaskan secara detail perkembangan penerapan  sistem Inaportnet  di Indonesia, dimana sampai dengan tahun 2019 penerapan sistem Inaportnet di Indonesia telah dilaksanakan pada 33 Pelabuhan.

 

 

(Abu Bakar)