Poltekpel Sumbar Berikan Diklat Nelayan Pasaman Barat Untuk Dapat BST KLM dan SKK 60 Mil

Pasaman Barat (wartalogistik.com) – Kegiatan memberdayakan masyarakat untuk memiliki keterampilan  agar dapat  bekerja maksimal dan selamat  juga  dilakukan Poltekpel Sumbar (Politeknik Pelayaran Sumatera Barat), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), Kemenhub. Itu terlihat  dengan berlangsungnya Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat (DPM) pada 100 orang nelayan dari Kabupaten  Pasaman Barat, Sumatera Barat untuk memiliki sertifikat BST, KLM (Basic Safety Training - Kapal Layar Motor) untuk nelayan dan SKK 60 Mil.

Diklat berlangsung pada Senin (11/3) dihadiri Bupati Pasaman Barat, Drs. H. Syahiran, MM. Kepala Dishub dan sejumlah pejabat setempat serta  jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah  (Forkopinda). Pembukaan diklat dilakukan oleh Wakil Direktur  Poltekpel Sumbar, Budi Riyanto MM mewakili Direktur Poltekpel Sumbar Rivolindo SH, MM.

Dalam pembacaan sambutan, Budi Riyanto  menyatakan kegiatan DPM berlangsung atas kerja sama  Pemkab Pasaman Barat dan Poltekpel Sumbar. Kerja sama ini juga sekaligus untuk mendekatkan keberadaan Poltekpel Sumbar dengan masyarakat setempat sehingga masyarakat yang di wilayah Sumbar merasakan juga keberadaan kampus. Adapun target DPM adalah meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran bagi nelayan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup di perairan.

Selain itu juga untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan masyarakat yang selama ini sebagai nelayan  serta  terpenuhinya aspek legal menjalankan kegiatan di laut melalui terbitnya sertifikat keterampilan..

“Jika semua itu bisa tercapai, maka nalayan bisa bekerja maksimal, dapat menekan  kesenjangan antar wilayah, meningkatkan perekonomian, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya di Pasaman Barat,” ungkap Budi Riyanto dalam pembacaan sambutannya.

Dikatakan juga keselamatan pelayaran tidak hanya memperhatikan keselamatan untuk kapal-kapal niaga. Namun juga u  sangat konsisten memperhatikan keselamatan dan keamanan  kapal-kapal kecil termasuk kapal-kapal nelayan atau kapal-kapal tradsional penangkap ikan.

“Tanggung jawab keselamatan dan keamanan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. Dan kegiatan sekarang ini merupakan implementasi dari bentuk kerjasama semua pihak itu,” tegasnya. (Kurnia)