IPERINDO Usul Pembentukan Kementerian Perkapalan Untuk Percepat Pengembangan Poros Maritim

Jakarta (wartalogistik.com) Upaya pemerintah mengembangkan potensi laut dengan menciptakan tol laut dan menjadikan Indonesia poros maritim harus lebih dikembangkan pada berbagai bidang yanga lebih rinci. Untuk itu saatnya dibentuk Kementerian Perkapalan, yang mengurusi bidang pembangunan kapal dan pendukungnya.

“Konsep tol laut yang dicanangkan Presiden Jokowi sudah berjalan, menghasilkan belasan rute baru. Namun pembangunan maritim bidang lainnya masih banyak yang perlu dikembangkan, salah satunya industri perkapalan dan pendukungnya, agar kemampuan membangun kapal  menghasilkan   harga kapal bisa bersaing dan memiliki kualitas yang sama dengan perusahaan industri  kapal di luar negeri  ,” kata Sekretaris Jenderal  Ikatan Perusahaan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO, Askan  Naim, di  kantor IPERINDO, Sunter, Jakarta Utara, Senin (23/7).

Perlunya Kementerian Perkapalan, menurut Askan Naim lebih jauh, karena sampai saat ini pembinaan industri perkapalan ditangani banyak instansi, yang masing-masing instansi di pemerintahn selaku pembinanya banyak mengurusi soal bidang lainnya.

Misalnya, di Kementerian Perhubungan melalui  Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, saat ini lebih fokus pada aspek pemenuhan persyaratan kelaikan pembangunan kapal, sedangkan pada aspek material pada Kementerian Perindustrian. Pada dua kementerian itu, yang dibina juga banyak, di Hubla pembinaan yang dilakukan mencakup pada  angkutan laut,   pelaut, pelabuhan, kenavigasian, perlindungan lingkungan maritime sampai pada aspek keselamatan pelayaran. Sedangkan di Kementerian Perindustrian pembinaan yang dilakukan menyangkut pada ratusan industri yang ada di tanah air.

“Jadi pembinaan pada industri perkapalan masih belum penuh, hal itu terbukti sampai saat ini masih banyaknya persoalan yang dihadapi industri perkapalan merupakan persoalan lama yang belum juga ada solusinya, sedangkan industri galangan kapal di luar negeri semakin mendapat porsi perhatian yang besar dari pemerintahannya,” kata Askan.

Contohnya persoalan lama itu, dukungan perbankan melalui pinjaman  bunga rendah dan p ajakyang rendah  pada industri galangan sebagaimana yang berlaku di negara-negara lain belum muncul  sampai saat ini.

“Di Singapura dan Malaysia tingkat suku bunga buat pelayaran dan industri galangan sekitar 5 persen, di kita masih dua digit. Komponen lokal kapal masih banyak dari luar negeri, padahal perlu dorongan tumbuhnya industri komponen  kapal agar semakin berkurang komponen kapal impor ” tegasnya.

Jika ada Kementerian Perkapalan, maka tambah Askan, lembaga itu akan mengurusi masalah-masalah yang selama ini menghambat perkembangan usaha perkapalan dan penunjangnya.

“Dengan begitu maka industri perkapalan dan pendukungnnya semakin berkembangnya dan harga kapal dalam negeri mampu bersaing dengan luar negeri dengan kualitas yang sama,” ungkap Askan.

Selain itu juga dengan adanya kementerian khusus, cakupan pembangunan untuk mendukung perkembangan usaha industri galangan semakin terfokus. Semua masalah yang selama ini ada pada bidang industri pelayaran bisa diatasi tanpa birokrasi.

(Abu Bakar)